Wakil Gubernur Riau Drs H Mambang Mit menyampaikan apresiasinya atas dideklarasikannya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Riau. Hal itu diungkapkannya kepada Riau Pos usai menghadiri deklarasi LKS di Hotel Pangeran, Sabtu (12/11).
“Ini suatu terobosan yang positif dalam rangka meningkatkan hubungan industrial di Riau. Iklim investasi makin membaik,” ujarnya. Menurutnya selama ini munculnya konflik pekerja-pengusaha kerap berlarut-larut dan tidak menemukan format yang cepat untuk mengatasinya.
Oleh karena itu, lanjutnya, ke depan dengan adanya forum LKS ini diharapkan persoalan-persoalan yang muncul di lapangan dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif di meja perundingan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.
“Jika muncul miskomunikasi tentu dapat dibicarakan di forum ini. Bila tidak ada forum ini maka yang muncul aksi-aksi demo yang bisa saja merugikan kedua belah pihak,” ujar Wagubri lagi. Wagubri menambahkan bahwa bila iklim investasi di Riau makin kondusif maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.
“Makin banyak investasi yang masuk ke Riau maka makin tumbuh perekonomian daerah. Untuk itu kita memang benar-benar memerlukan kondisi yang kondusif bagi bekerja dan berbisnis di Riau,” ujarnya lagi. Sementara itu Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Riau, H Hermansyah mengatakan bahwa pilihan deklrasi LKS menunjukkan bahwa wadah ini inisiatif bersama.
“Jadi tidak ada yang dominan di sini (LKS Bipartit, red). Pemimpin di lembaga ini juga dengan sistem kolegial (bersama) dengan cara bergantian,” ujarnya.
Dengan begitu, lanjutnya, lembaga ini bersifat kesetaraan untuk mencari solusi terbaik bagi pekerja maupun pengusaha.
LKS dideklarasikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama dengan serikat pekerja. Serikat Pekerja yang bersepakat adalah DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Buruh Riau Independen (SBRI), Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSB Solidaritas Indonesia) dan Dewan Pengurus Wilayah Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Riau.(sar)
“Ini suatu terobosan yang positif dalam rangka meningkatkan hubungan industrial di Riau. Iklim investasi makin membaik,” ujarnya. Menurutnya selama ini munculnya konflik pekerja-pengusaha kerap berlarut-larut dan tidak menemukan format yang cepat untuk mengatasinya.
Oleh karena itu, lanjutnya, ke depan dengan adanya forum LKS ini diharapkan persoalan-persoalan yang muncul di lapangan dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif di meja perundingan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.
“Jika muncul miskomunikasi tentu dapat dibicarakan di forum ini. Bila tidak ada forum ini maka yang muncul aksi-aksi demo yang bisa saja merugikan kedua belah pihak,” ujar Wagubri lagi. Wagubri menambahkan bahwa bila iklim investasi di Riau makin kondusif maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.
“Makin banyak investasi yang masuk ke Riau maka makin tumbuh perekonomian daerah. Untuk itu kita memang benar-benar memerlukan kondisi yang kondusif bagi bekerja dan berbisnis di Riau,” ujarnya lagi. Sementara itu Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Riau, H Hermansyah mengatakan bahwa pilihan deklrasi LKS menunjukkan bahwa wadah ini inisiatif bersama.
“Jadi tidak ada yang dominan di sini (LKS Bipartit, red). Pemimpin di lembaga ini juga dengan sistem kolegial (bersama) dengan cara bergantian,” ujarnya.
Dengan begitu, lanjutnya, lembaga ini bersifat kesetaraan untuk mencari solusi terbaik bagi pekerja maupun pengusaha.
LKS dideklarasikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama dengan serikat pekerja. Serikat Pekerja yang bersepakat adalah DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Buruh Riau Independen (SBRI), Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSB Solidaritas Indonesia) dan Dewan Pengurus Wilayah Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Riau.(sar)
Posting Komentar